Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, untuk meningkatkan kinerja anggota Polri, pemerintah harus menggaji mereka sesuai standar yang diterapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Di Kuba, gaji polisi berada di urutan kedua tertinggi setelah dokter. Standar PBB, gaji polisi harus sama dengan gaji di sektor perbankan di negeri itu," ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/6).
Menurutnya, sangat tidak adil jika menyamakan gaji polisi dengan PNS dan TNI. Pasalnya, jam kerja polisi hampir 24 jam penuh di lapangan dan seringkali berhadapan dengan maut saat memburu pelaku kriminal. Berbeda dengan PNS yang hanya 8 jam dan bekerja di belakang meja.
Rendahnya gaji Polri menjadi kesimpulan adanya indikasi buruknya sikap, perilaku, dan kinerja yang terlihat dari semakin tingginya anggota Polri yg dipecat. Tahun 2009, ada 429 polisi dipecat. Tahun 2010 (294 anggota polisi). Tahun 2011 (474 anggota polisi) dan Tahun 2012 ada 12.987 polisi yang melanggar tata tertib Polri.
"Hal itu menunjukkan buruknya kinerja polisi dan ternyata tidak membuat masyarakat takut. Terbukti sikap sewenang-wenang polisi dibalas masyarakat dengan sikap anarkis dan perlawanan," ujarnya.
Pane mengungkapkan, tahun 2011 ada 65 kantor polisi dirusak dan dibakar rakyat. Jumlah itu menunjukan lonjakan tajam, sebab di tahun 2010, hanya ada 20 kantor polisi yang dirusak dan dibakar rakyat. Tak hanya itu, selama lima bulan pertama tahun 2012, ada 28 polisi yang dikeroyok warga secara brutal.
"Jika situasi ini dibiarkan, konflik polisi dengan masyarakat akan terus berkepanjangan dan polisi dengan masyarakat akan menjadi musuh bebuyutan. Untuk itu, semua ini hurus dihentikan. Elit Polri dan pemerintah SBY harus peduli dengan situasi darurat ini," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar